father of education

Membangun Pendidikan Berbasis Spiritual

2010-06-30T09:14:00.000-07:00

Judul Buku : Pendidikan Islam Transformatif
Penulis : Dr. Mahmud Arif
Penerbit : LkiS Yogyakarta
Cetakan : I, Februari 2008
Tebal : xii + 310 halaman 14,5x21 cm
Presensi : I R N O*

Memperlihatkan eksistensi yang khas di Indonesia, pendidikan islam saat ini memiliki sejarah kongkrit terhadap perkembangan dan pertumbuhan pemberdayaan masyarakat pada umumnya. Karakteristiknya yang universal yang mampuh memberikan pola perkembangan secara gelobal, mulai dari tingkat dasar sapai perguruan tinggi.
Pendidikan islam di Indonesia adalah sebagai pelajaran wajib setiap pendidikan (obligatory subject). Sedangkan aliran-aliran yang berkembang dalam histories dunia islam, versi M. Jawwad Ridla diklasifikasi menjadi tiga macam. Pertama, aliran religius-konserfatif, relegius-rasional, dan pragmatis. Kedua, aliran dalam pemikirannya bersifat agamis murni. Sehingga, moral-keagamaan menjadi sarat dengan pemikiran kepandidikannya. Ketiga, menggunakan basis rasional-filosofis, tidak semata-mata agamis murni; sedangkan aliran terakhir mempunyai aliran kepraktisan (fungsionalitas) penghubungan antara akal dan naql.

          Melihat persaingan di antara ketiganya yaitu bertitik dengan dominasi paradigma bayani, yang memiliki karakteristik dasar. Nalar tekstual tersebut, artinya persoalan utamanya yang memunculkan wacana diskursif bertitik pada relasi kata dan makna. Karena itu, konsep pendidikan islam ditunjukkan untuk membuka kesadaran kritis, bahwa pendidikan menurut ajaran islam – merupakan keharusan bagi setiap muslim, sejak “buaian hingga ke liang kubur”. Sedangkan bagi pemikir manusia barat yaitu “long life education dan education for all”. Pendidikan diinterpretasikan pula sebagai wadah untuk mengembangkan dan terbentuknya peradaban umat manusia. Sedangkan menurut Paolo Freire pendidikan pembebasan adalah pendidikan yang membawa masyarakat dari kondisi "masyarakat kerucut" (submerged society) kepada masyarakat terbuka (open society).

          Berdasarkan cermin sebagaimana diuraikan di atas, Mahmud Arif menggali kembali pemikiran Islam. Menganalisis ruang lingkup histories pemikirannya, setidaknya ia menguraikan dalam dua kriteria yang perlu menjadi tolak ukur secara signifikan; bidang kognitif (cognitive field) dan muatal ideologis (ideological content). Menurutnya, jika bidang kognitif terkait dengan perangkat konseptual pemikiran, struktur dasar, dan tepologinya. Maka, muatan ideologis terkait dengan interes dan tradisi sosial-politik yang ada di balik munculnya suatu pemikian. Sumber atau determinan historisitas utama pemikiran keagamaan muslim dapat diklasifikasikan empat aspek. Pertama, sikap dan kepercayaan asali yang hidup di tengah komunitas muslim. Keduan, ajaran dan pengaruh Al-Qur'an dan as-Sunnah. Ketiga, sistematisasi dan formulasi keyakinan dan etika oleh para tiolog, juris islam, dan pemikir muslim lainnya, terutama setelah terjadi kontak budaya antara dunia islam dengan dunia luar, dan ke Empat, pengaruh organisasi/persaudaraan sufi.
          Ketika melihat perkembangan pemikirn islam pada masa keemasan, yang berpijak terhadap pimikiran Jawwad Ridla. Menurut Mahmud Arif, secara garis besarnya dapat dipilah menjadi dua, yaitu aliran konserfatif dan aliran rasional. Sedangkan di antara para tokoh pendidikan muslim yang tergolong terhadap aliran pertama adalah Ibnu Sahnun (202-256 H.), al-Qabisi (342-403 H.), al-Ghazali (450-505 H.), dam Nasiruddin ath-Thusi (597-672 H.). Sedangkan yang termasuk aliran ke dua, al-Farabi (w. 339 H.), Ibn Sina (370-428 H.), Ikhwan ash-Shafa (kelompok filsuf pertengahan abad IV H. yang melakukan rahasia pergerakan di Baghdad), dan al-Mawardi (364-45 H.).
          Namun, meski terdapat perbedaan aliran dari para tokoh terkemuka di atas, pada dasarnya pendidikan islam bisa dinilai dalam satu bingkai "keislaman". Realita seperti ini, jelas apabila ditelaah kembali bahwa, kecendrungan yang melekat pada mereka aliran konservatif dan rasional. Aliran konservatif, mengutamakan orientasi masalah mashlahah diniyah dalam aktivitas pendidikannya. Sedangkan aliran rasional, mengupayakan mempertemukan rasio dan ajaran agama yang sering kali kita dianggap salah satu prinsif dasar filsafat islam. Sebagaiman yang dikemukakan oleh al-Kindi pada waktu mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan hakikat sesuatu yang sesuai dengan kemampuan manusia, baik daya indriawi dan rasional.
          Tampak dari perspektif pemikiran pendidikan islam di atas, buku ini yang berjudul "Pendidikan Islam Transformatif" dalam ini Mahmud Arif, merasa tergugah untuk melakukan kajian kembali dengan melakukan penelusuran historis-filosofis dari pendidikan islam. Sehingga, salah satu dengan upaya kehadiran buku ini untuk lebih mepertegas dalam upaya menghindarkan pendidikan islam dari keterjebakan dualisme dikotomik keilmuan antara diterminisme historis dan realisme praksis dengan tindakan mempertegas jati diri keberpihakannya pada tindakan penyadaran dan pemberdayaan.
          Tidak terlupakan pula, dari sisi epistemologi pendidikan islam juga harus memandukan secara sinergis-dialektis antara epistimologi bayani, irfani, dan burhani dalam struktur herarkis-piramidal – pada ayat kauniyah dan qauliyah. Ini dalam rangka memanusiakan manusia, liberasi, dan transendensi demi terwujudnya pendidikan islam teransformatif.
          Mengembalikan pendidikan islam teransformatif dan pemikiran islam pada jalan yang lebih baik, buku ini telah memberikan wacana baru dalam khazanah kajian keislaman yang berorientasi pada potensi-potensi dasar manusia secara sistematis dan realistis. Maka, pada dasarnya pendidikan harus diarahkan terbuahnya tujuan mulia, yakni menjadikan manusia cerdas dan humanis. Sehingga, cukup memberikan dasar-dasar atau pijakan bagi masa depan pendidikan islam dan memberikan sumbangsi terhadap masyarakat secara komprehensif.
          Demikian pula, implemintasi pendekatan pendidikan islam dengan kultural dari gerakan yang menghindari dari keterjebakan pendidikan yang semakin mejadi tak bernilai. Berbagai kontemplasi dan perspektif, pendidikan islam sebagai sarana dan wadah untuk menumbuhkan generasi yang berkualitas secara moral yang masih jauh dari harapan “long life education dan education for all”. Semoga []

*Menyelesaikan Study Manajemen Pendidikan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya

Guru dan Masa Depan Siswa

2010-06-27T09:38:00.000-07:00

Oleh : Irno Sulaiman

          Orang bilang pendidikan adalah mahal, setelah lulus sekolah tidak mungkin menjadi pegawai, dapat gaji, menjadi guru dan dosen. Tindakan yang diambil oleh masyrakat, terutama di pedesaan adalah memilih kerja dari pada pendidikan. Realita banyak terjadi anak yang semestinya masih berada dalam dunia pendidikan justru bekerja yang masih belum mampuh secara fisik.
Pendidikan merupakan suatu kebutuhan lebih sama dengan kebutuhan akan rumah, sandang, dan pangan.
          Bahkan bagi sebuah keluarga yang menaruh pendidikan sebagai kebutuhan utama, mereka rela mengurangi kualitas rumah, pakaian, bahkan makanan demi memenuhi pendidikan anak-anaknya. Karena itu, dengan adanya pendidikan seseorang yang pada awalnya tidak mengetahui apa-apa menjadi mengetahui segala hal.

Selalu dinantikan semua orang yang haus akan ilmu. Tapi, ternyata tidak semua orang bisa mendapatkannya. Karenanya keinginan belajar yang tak terbendung, membuat jiwa yang haus ilmu harus berpikir kreatif di tengah ruang sempit yang ada. Bukan rahasia umum lagi bahwa pendidikan menjadi mahal salah satunya biaya yang menguras kantong.
          Kondisi ideal, dimana keluarga sudah memiliki perencanaan dan persiapan biaya pendidikan yang baik tentulah hal ini bukan masalah. Tapi bagi seorang keluarga kecil yang berpenghasilan pas-pasan, keinginan anaknya untuk kuliah merupakan sebuah permintaan yang membuat hati orang tua gentar. Alhasil, banyak orang tua yang kemudian mesti berutang demi meluluskan anaknya untuk tetap sekolah.
          Mencerdaskan bangsa adalah kewajiban negara, yang berkhianat dialah yang menggunaan pendidikan untuk kepentingan kekuasaan. Guru sebagai pendesain intelektual peserta didik, justru diimplementasikan sebagai retorika dan bayangan belaka memprofesionalkan pendidik.

          Meningkatkan mutu pendidikan dan mewujudkan pendidikan yang humanisasi, salah satunya bisa dilihat dari kemampuan dan kompetensi guru/pendidik mengarahkan dan membimbing anak didik lebih kreatif. Sebagaimana diamantkan Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005 adalah tanda guru profosional, memiliki kompetensi profesional.
Sebagai pendidik, dituntut untuk bertanggungjawab kepada siswa selama mengenyam pendidikan. Tidak cukup bergulir pada tataran peningkatan kemampuan konpetensi bidang studi tertentu. Seperti Ujian Nasional yang hanya melihat dari sisi kognitifnya.

          Lalu bagaimana guru menyikapi problem pendidikan yang bekepanjangan. Apakah sebagai guru, hanya menunggu masalah yang harus diatasi? Sebab, tanggung jawabnya adalah mampu menguasai metode pembelajaran secara professional, meningkatkan kualitas dan syarat sebagai guru.
Memperhatikan kebutuhan anak didik, yang salah satunya mengembalikan guru sebagai “pelayan” mengayomi, memberikan motifasi dan mengarahkan lebih produktif. Tetapi mengaktualisasikan profesinya sehingga siswa merasa dituntut giat belajar.
Persoalan, seperti guru datang hanya memberikan tugas pekerjaan rumah (PR). Sementara, ketika guru hanya masuk kemudian memberikan tugas, mengisi absen. Ironisnya dan tuntutan terhadap siswa “rajin” belajar di rumah.
Jika itu terjadi, bagaimana nasip pendidikan kita di indonesia, nasib siswa. Benarka sikap seperti ini layak menyandang predikat sebagai “guru” atau “pendidik”?
Jadi, bukan hanya anak didik dituntut untuk belajar di rumah ”mengerjakan PR”, guru pun harus belajar. Anak didik yang dituntut belajar dan berkualitas, ketika ini terjadi, maka jangan salahkan jika ada anak didik malas belajar, sering bolos (malas belajar). Boleh dikata murid sebagai "celengan" dan guru sebagai "penabung".
Misalnya, apabila bagi guru yang selalu memperhatikan nasip anak asuhnya. Lagi pula, guru yang baik (umpanya) dipidah ke sekolah lain oleh pihak sekolah. Maka tangis dan tetesan air mata siswa dan orang tua siswa mengiringi, karena telah kehilangan orang (pendidik) yang dipercayainya.
Sirikit Syah ketua Klub Guru Jatim, menemukan sebuah data. Portal www.duniaguru.com Desember 2007. lalu jajak pendapat dengan sebuah pertanyaan yang unik, “jika anda seorang guru dan diberi kesempatan untuk ganti profesi maukah anda?”. Terdapat jawaban para guru yang memilih profesi guru (55,8%), sebagai guru mencari tambahan penghasilan (27,9%), ganti profesi (15,4%), bingung (1%).
          Dari jajak pendapat di atas, masih 80% memilih menjadi ingin tetap pada posisi profesinya. Tentu ini membuat angin segar terhadap dunia pendidikan. Karena, selama ini sulit kita menemukan dan merasa bosan, malas menjadi seorang pendidik atau guru (Surya,5/01/08).
Untuk mengurangi mencuatnya problem yang berepanjangan di dunia pendidikan, diperlukan kerjasama antara guru dengan orang tua siswa. Sebab, bagaimanapun tidak guru adalah mediator transfer ilmu pengetahuan, agar pendidikan bisa memberikan warna hijau pada kualitas lulusan diberbagai jenjang pendidikan.
Dengan demikian, salah satunya tindakan utama adalah peningkatan terhadap kesejahteraan guru dan fasilitas (sarana dan prasarana). Bukannya, terfokus terhadap gedung mewah-megah, tetapi kebersamaan kita tingkatkan. Demikian pula, sarana kelengkapan media pembelajaran juga demikian.
Lalu, bagaimana respon pemerintah terhadap nasib pendidikan ke depan, tentu ini merupakan tanggungjawab pemerintah secara umum. Tetapi guru, masyarakat juga tidak lepas dari peran dan ikut serta tanggung jawab bersama.
          Kita tidak dapat tutup mata, terhadap pencapaian sebuah pendidikan gratis (tanpa biaya) di Provensi Papua mulai sejak 2002/2003, mulai tingkat TK sampai SLTA baik negeri atau swasta, kabupaten Sinjai di Sulawisi mulai tingkat SD/MI,SLTP/MTs mulai tahun 2005 bahkan sampai Ujian Nasional. Lagi pula orang tua siswa tidak lagi dibebani biaya pendidikan.
          Dengan ketertinggalan mutu pendidikan di Indonesia, kita bergerak bersama menunjukkan kepedulian terhadap nasib pendidikan kita. Sebagai bahan kontemplasi bagi kita, “jadikan pendidikan sebagai budaya bangsa Indonesia yang bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa dan negara”. Semoga menjadi pendidikan yang “Rahmatal lil’alamin”. Wallahu a’lam.

Merancang Pesantren Berbasis Global

2009-12-12T10:58:00.001-08:00

Oleh : Irno Sulaiman

Pendidikan islam, dimana karakteristik historisnya selalu membuka memperlihatkan eksistensi yang khas di Indonesia. Umumnya mengawali dari tuntutan perkembangan dan pertumbuhan pemberdayaan masyarakat seperti kajian keagamaan, sosial, dan budaya. Secara teoritis tidak mengabaikan terhadap perkembangan dunia pendidikan pada umunya.

Pesantren, telah mampuh memberikan polarisasi sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, setiap jenjang pendidikan/persekolahan ia mampu mewarnai dari semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.

Pondok pesantren, era belakangan selalu dipandang sebagai wadah yang di dalamnya terbentuk kajian keagamaan yang dipandang oleh masyrakat. Sebab tuntan semakin kuat untuk mengkonsumsi ilmu agama. Sangat logis ketika pendidikan di pesantren banyak yang mengkampanyekan bahwa pesantren sangat banyak pengaruhnya terhadap perilaku baik (sopan dan santun dan menghormati diantara sesama).

Arus globalisasi yang semakin merusak masa depan bangsa. Karenanya, diakui atau tidak pendidikan di pesantren adalah pendidikan wajib untuk mendalami keagamaan. Sedangkan aliran-aliran yang berkembang dalam histories dunia islam, versi M. Jawwad Ridla diklasifikasi menjadi tiga macam. Pertama, aliran religius-konserfatif, relegius-rasional, dan pragmatis. Kedua, aliran dalam pemikirannya bersifat agamis murni. Sehingga, moral-keagamaan menjadi sarat dengan pemikiran kependidikannya. Ketiga, menggunakan basis rasional-filosofis, tidak semata-mata agamis murni; sedangkan aliran terakhir mempunyai aliran kepraktisan (fungsionalitas) penghubungan antara akal dan naql.

Konsep pesantren yang di dalamnya banyak mengkaji tentang kajian keagamaan ditunjukkan untuk membuka kesadaran kritis, bahwa pendidikan menurut ajaran islam – merupakan keharusan bagi setiap muslim, sejak “buaian hingga ke liang kubur”. Sedangkan menurut Paolo Freire pendidikan pembebasan adalah pendidikan yang membawa masyarakat dari kondisi "masyarakat kerucut" (submerged society) kepada masyarakat terbuka (open society).

Mahmud Arif dalam bukunya Pendidikan Islam Transformatif menggali kembali tentang pemikiran Islam. Menurutnya, jika bidang kognitif terkait dengan perangkat konseptual pemikiran, struktur dasar, dan tepologinya. Maka, muatan ideologis terkait dengan interest dan tradisi sosial-politik yang ada dibalik munculnya suatu pemikian. Sumber atau determinan historisitas utama pemikiran keagamaan muslim yang dapat diklasifikasikan empat aspek. Pertama, sikap dan kepercayaan asali yang hidup di tengah komunitas muslim. Keduan, ajaran dan pengaruh Al-Qur'an dan as-Sunnah. Ketiga, sistematisasi dan formulasi keyakinan dan etika oleh para tiolog, juris islam, dan pemikir muslim lainnya, terutama setelah terjadi kontak budaya antara dunia islam dengan dunia luar, dan ke Empat, pengaruh organisasi/persaudaraan sufi.

Ketika melihat perkembangan pemikirn islam pada masa keemasan, yang berpijak terhadap pimikiran Jawwad Ridla. secara garis besarnya dapat dipilah menjadi dua, yaitu aliran konserfatif dan aliran rasional. Sedangkan di antara para tokoh pendidikan muslim yang tergolong terhadap aliran pertama adalah Ibnu Sahnun (202-256 H.), al-Qabisi (342-403 H.), al-Ghazali (450-505 H.), dam Nasiruddin ath-Thusi (597-672 H.). Sedangkan yang termasuk aliran ke dua, al-Farabi (w. 339 H.), Ibn Sina (370-428 H.), Ikhwan ash-Shafa (kelompok filsuf pertengahan abad IV H. yang melakukan rahasia pergerakan di Baghdad), dan al-Mawardi (364-45 H.).

Namun, meski terdapat perbedaan aliran dari para tokoh terkemuka di atas, pada dasarnya pendidikan islam bisa dinilai dalam satu bingkai "keislaman". Realita seperti ini, jelas apabila ditelaah kembali bahwa, kecendrungan yang melekat pada mereka aliran konservatif dan rasional. Aliran konservatif, mengutamakan orientasi masalah mashlahah diniyah dalam aktivitas pendidikannya. Sedangkan aliran rasional, mengupayakan mempertemukan rasio dan ajaran agama yang sering kali kita dianggap salah satu prinsif dasar filsafat islam. Sebagaiman yang dikemukakan oleh al-Kindi pada waktu mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan hakikat sesuatu yang sesuai dengan kemampuan manusia, baik daya indriawi dan rasional.

Tampak dari perspektif pemikiran pendidikan islam, merasa tergugah untuk melakukan kajian kembali dengan melakukan penelusuran historis-filosofis dari pendidikan islam.

Tidak terlupakan pula, dari sisi epistemologi pendidikan islam juga harus memandukan secara sinergis-dialektis antara epistimologi bayani, irfani, dan burhani dalam struktur herarkis-piramidal – pada ayat kauniyah dan qauliyah. Ini dalam rangka memanusiakan manusia, liberasi, dan transendensi demi terwujudnya pendidikan islam progresif.

Mengembalikan pendidikan islam teransformatif dan pemikiran islam pada jalan yang lebih baik, buku ini telah memberikan wacana baru dalam khazanah kajian keislaman yang berorientasi pada potensi-potensi dasar manusia secara sistematis dan realistis. Maka, pada dasarnya pendidikan harus diarahkan terbuahnya tujuan mulia, yakni menjadikan manusia cerdas dan humanis. Sehingga, cukup memberikan dasar-dasar atau pijakan bagi masa depan pendidikan islam dan memberikan sumbangsi terhadap masyarakat secara komprehensif.

Demikian pula, implemintasi pendekatan pendidikan islam dengan kultural dari gerakan yang menghindari dari keterjebakan pendidikan yang semakin mejadi tak bernilai. Berbagai kontemplasi dan perspektif, pendidikan islam sebagai sarana dan wadah untuk menumbuhkan generasi yang berkualitas secara moral yang masih jauh dari harapan “long life education dan education for all”.

MENYOAL MASADEPAN PENDIDIKAN

2009-05-24T08:18:00.000-07:00

Oleh : I R N O

Bahan yang dirancang dalam tubuh pendidikan, terdapat hal yang mendasar adalah membebaskan manusia hidup bodoh dan kemiskinan (humanizing human being). Sedangkan pembebasan manusia dari kebodohan dan kemiskinan, terletak pada pendidikan mereka. Dengan berbekal pendidikan, mereka dapat membuahkan terhadap dirinya secara nyata. Maka, dengan bekal pendidikan terarahdan dapat melestarikan hidup nyaman dan tentram.

Ketika melihat kebijakan pendidikan terjadi dua pertentangan. Kebijakan pendidikan tidak bisa merumuskan gagasan hakekat pendidikan yang sifatnya sebagai baru dan pembaharu. Pendidikan bukan pemerdekakan pembebasan manusia dari keterkurungan kehendak nurani, melainkan berbalik makna.
Semestinya pendidikan melihat masadepan bangsa, sehingga angka kemiskinan dan pengangguran dapat sedikit ditekan. Melestarikan terhadap peningkatan pendidikan diperlukan saran dan kritik bagi dunia pendidikan juga sebagai bahan evaluasi. Maka, sangatlah dibutuhkan, sebab bagaimanapun setiap persoalan, tanpa adanya kritik dan saran, mustahil menemukan formasi yang baik.

Banyak orang menganggap, pendidikan sebagai mekanisme men-disiplin-kan dan memposisikan yang potensial, mendorong hidup hemat, sederhana dan menghapuskan kemiskinan. Namun, problem pendidikan mengakarnya kepentingan dan kesejahteraan sebagian besar terabaikan oleh pemerintah. Artinya, tidak mempertimbangkan kepentingan pendidikan atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Salah satu boleh dikata, pemerintah telah mewariskan versi pendidikan tidak berguna. Walaupun yang menjadi acuan adalah undang-undang. Sebagaimana amanah UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 29 menyebutkan, “Dana Pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 % dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)”.

Amanah pembukann UUD 1945 (2) sesuai pasal 57 ayat 1 dan pasal 1 ayat (17), sudahkan pemantauan terhadap kelayakan proses pendidikan untuk mengacu standar nasional pendidikan, hasil akhir bermuara kepada peserta didik terutama menyangkut standar kebutuhan siswa dari aspek sarana dan prasarana pendidikan, penerimaan arus informasi dan buku.

Dari versi kebijakan pendidikan di atas, belum terealisasikan secara merata. Contoh kongkritnya, sekolah/madrasah yang ada di pedesan masih kurang diperhatikan dan kurangnya fasilitas yang menunjang. Ketika ini terjadi, bagaimana ketika melihat nasib pendidikan jika undang-undang di atas terabaikan dan tidak direalisasikan dengan baik? Sebenarnya bentuk atau versi seperti apa yang diingingkan?

Sangat beralasan jika pemerintah sebagai pemegang kebijakan pendidikan secara umum, rasional bila dicap telah mewariskan versi peraturan yang mengarah terhadap kepentingan pribadi. Realitas berbicara, banyak kita temukan berbagai kasus penyunatan (eyebrow) dan kesepakatan antar lembaga, bahkan antara Diknas-Depag dengan lembaga. Baik pemalsuan data, pemaksaan membeli buku paket yang disediakan lembaga.

Bercermin terhadap kasus pelaksanaan Ujian Nasional (UN), penetapan angka kelulusan bagi siswa dengan standart nilai tidak masnusiawi dan tidak relefan apalagi materi UN ditambah. Sebab, ini menambah beban psikologis, ironisnya lembaga untuk memenuhi target nilai tersebut, membentuk tim sukses (TS – fersi pilpres, pilgub dll), apalagi masi banyak persoalan dalam pelaksanaan UN.
Wajar, jika terjadi pembentukan TS untuk membantu, sebab, penentuan kelulusan hanya berjalan satu arah. Sehingga, pendidik tidak berhak untuk menentukan lulus tidaknya. Sebab, kemampuan siswa (life skill) hanya pendidik tahu terhadap perkembangan peserta didik.

Kembali terhadap kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan, secara merata, masih belum terealisasikan. Sebagian lembaga masih banyak yang memperihatinkan, baik dari segi sarana dan prasana. Sehingga, menyebabkan mutu pendidikan yang akan dibingkai secara matang untuk ditingkatkan banyak kendala.
Sekarang, penyelenggaraan pendidikan dilakuakan secara sentralistik, sehingga sekolah secara historis sebagai penyelenggara masih tergantung kepada keputusan berokrasi tidak manusiawi. Kadang-kadang kebijakan tersebut tidak sesuai dengan lembaga pendidikan setempat. Maka, sekolah mulai kehilangan kemandirian, motivasi, dan inisiatif untuk meningkatkan dan mengembangkan lembaganya secara mandiri, termasuk meningkatkan mutu pendidikan yang berstandar nasional – internasional.

Selama ini, peningkatan mutu pendidikan hanya melihat dari hasil evalusi akhir (ujian nasional) dan penerapan pendekatan education production fuction hanya terlalu memusatkan terhadap input, dan tidak memperhatikan terhadap peroses pendidikan. Sedangkan dalam menentukan output sangat menentukan.

Bedasarkan kasus, kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Sangat perlu melibatkan semua kelompok, terkait dengan kepentingan mutu pendidikan ke depan. Melibatkan kelompok tersebut, perlu adanya pelatihan manajemin pendidikan mesyarakat terhadap sekolah (society participation managements). Sebab, untuk meningkat mutu pendidikan tanpa adannya pertisipasi serta dukungan dari masyarakat mustahil tercapai mutu pendidikan nasional.

Ketepatan, mendesain sistem penyelenggaraan pendidikan secara merata semestinya, pendidikan memposisikan sebagai tempat terhadap untuk kemandirian, keratifitas, dan memberikan pebebasan hidup dengan mandiri terhadap masyarakat. Secara umum, mampu mengaktualisasikan bahwa, pendidikan tidak pernah salah dan tidak memihak kaum tertindas (memanusiakan manusia). Semoga, kemandirian, krearifin pendidikan semakin bermakna dan teruwujud pendidikan yang rahmatal lil’alamin.